Bogor, pmkribogor.com–Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor St. Josep a Cupertino periode 2023-2024 melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Selasa 19/9/23.
Ketua PMKRI Cabang Bogor mengawali pertemuan dengan memaparkan isu tentang tawurang pelajar di beberapa titik di Kota Bogor yang meresahkan. butuh penanganan serius dari berbagai pihak seperti Kepolisian, Sekolah dan Dinas Pendidikan. Ketua PMKRI Cabang Bogor menyarankan agar membuat sistem yang mewajibkan setiap calon siswa/i SMP dan SMA memiliki surat kelakuan baik, dengan tujuan mendeteksi siswa/i berkelakuan kurang baik, kemudian diberikan pendekatan khusus.
“ Dalam penanganan tawuran pelajar di Kota Bogor mesti melibatkan berbagia pihak seperti Kepolisian, pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan. Maka dari itu kami menyarankan agar calon siswa/siswi wajib memiliki surat kelakuan baik agar bisa mendeteksi siswa yang berkelakuan buruk kemudian melakukan pendekatan yang tepat‘’ tuturnya.
Sedangkan Presidium Riset dan Teknologi PMKRI Cabang Bogor meminta pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan tentang PPDB yang mengalami kecurangan, seperti pemalsuan kartu keluarga, pemalsuan domisili, pemalsuan sertifikat prestasi. Selain pembentukan Tim Khusus Verifikasi Peserta Didik Baru ( PPDB ) Kota Bogor Jalur Zonasi oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Presidum Riset dan teknologi PMKRI Cabang Bogor juga mempertanyakan solusi konkrit dari Dinas Pendidikan.
“ Kami minta pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan terkait kecurangan PPDB seperti pemalsuan kartu keluarga, domisili dan sertifikat prestasi. Selain pembentukan Tim Khusus oleh Wali Kota, kira-kira apa solusi konkrit dari bapa ? “ Tanya Presidium Riset dan Tekonologi PMKRI Cabang Bogor dengan sapaan Rizal itu
Disisi lain Presidium Pengembangan Organisasi PMKRI Cabang Bogor, Ferdinadus kaki Rangga, menyoroti kasus pelecehan 14 sisiwi SDN Pengadilan 2 Bogor oleh okmun guru. selain pemecatan terhadap pelaku pelecehan, juga perlu dibuatkan motode edukasi yang tepat, agar siswa/sisiwi berani bersuara bila terdapat indikasi pelecehan.
“Selain pecat pelaku, hal yang paling penting adalah mengedukasi dan membuat metode yang tepat sehingga siswa siswi lebih berani bersuara jika dilecehkan “ tutur Presisium PPO itu.
Resah dengan berita yang sedang viral di media sosial tentang pemecatan sepihak guru honorer dan pungutan liar ( Pungli ) oleh Kepala Sekolah SDN Cubeureum 1, Markus Kocu, Anggota biasa PMKRI Cabang Bogor menyampaiakan, pelaku perlu diberikan tindakan tegas. Dinas Pendidikan Kota Bogor harus mencari cara yang tepat untuk pencegahan kasus serupa sedini mungkin.
‘’Kasus pemecetan sepihak dan pungli yang dilakakan oleh Kepsek SDN Cubeureum harus diberi sanksi setimpal dan Dinas Pendidikan harus cari cara agar kasus yang sama tidak terulang “. Kata Markus.
Sedangkan Kepalah Dinas Kota Bogor, H. Sujatmiko Baliarto menyambut baik kehadiran DPC PMKRI Cabang Bogor. Dinas Pendidikan Kota Bogor berjanji akan merealisasikan beberapa masukan dari PMKRI
Cabang Bogor, seperti membuat surat keterangan kelakuan baik untuk calon siswa-siswi SMP dan SMA, memberikan metode edukasi yang tepat kepada siswa siswi tentang pelecehan sexual dan lebih serius dalam penanganan PPDB Kota Bogor yang curang.
‘’ Masukan dari adik-adik sangat serius dan menarik, terlihat bahwa kalian punya kajian yang jelas. Membuat surat kelakuan baik bagi siswa-siswi itu masukan yang bagus, kemudian tentang metode edukasi pelecehan sexual kepada siswa-siswi juga menarik untuk di tindaklanjuti, dan untuk masalah PPDB kami juga akan serius menangani ‘’ tutur Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
