Bogor, pmkribogor.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bogor Santo Joseph a Cupertino
Mencermati fenomena demokrasi bangsa kita akhir-akhir ini menjelang Pemilihan Presiden 2024. Kami selaku Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Bogor St. Joseph Cupertino 2023/2024 terus berkomitmen mengawal pesta demokrasi tahun ini. Tentu sebagai organisasi pendidikan dan kaderisasi mahasiswa, kami memiliki kewajiban memberi sumbangsih positif bagi demokrasi bangsa ini. Konstelasi politik yang kian panas tidak hanya terjadi di kalangan elit politik melainkan juga di tengah masyarakat pada umumnya. Atas dasar keresahan ini, Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Bogor melakukan kajian kritis menyikapi fenomena demokrasi yang kian merosot.
Beberapa catatan kritis telah kami sampaikan sebelumnya pasca penyelewengan kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Hari ini kami akan melanjutkan untuk menyikapi demokrasi yang kian merosot akibat tiadanya moralitas kekuasaan. Bagi kami penting melihat persoalan moralitas karena pada dasarnya bangsa ini tidak hanya mempraktikan hukum positif tetapi juga soal kultur atau tata cara budaya ketimuran. Kami perlu memberi batas demarkasi pada hukum positif dengan moralitas kekuasaan. Tentu saja kami tetap mendukung cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjunjung tinggi moralitas budaya ketimuran.
Kami menilai sangat penting siapapun pemimpin Indonesia yang akan datang untuk tidak hanya memimpin berlandaskan pada payung hukum Indonesia tetapi juga mengedepankan budaya ketimuran. Budaya musyawarah mufakat, gotong royong, sopan santun, dan menimbang-nimbang dengan rasa dari pada otak adalah ciri khas budaya timur. Ini merupakan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kami sebagai organisasi mahasiswa yang menjujung tinggi nilai-nilai Pancasila, perlu memberikan komentar kepada calon-calon pemimpin Indonesia ke depan terkhusus kepada yang berkuasa saat ini yakni pemerintahan Jokowi. Kami berharap Presiden Jokowi sadar. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari bahwa demokrasi saat ini kian merosot. Bagaimana bisa saat-saat yang lalu presiden mengatakan, boleh kritik tapi mengedepankan sopan santun. Namun akhir-akhir ini justru Presiden Jokowi sendiri yang menjadi aktor yang mengangkangi sopan santun itu. Inkonsistensi ini sangat buruk. Kami menilai Jokowi tidak lagi menjadi teladan kepemimpinan, justru menjadi pengalaman buruk bagi anak-anak muda yang tidak patut dicontoh.
Pelanggaran kode etik oleh ketua Mahkamah Konstitusi saat itu oleh paman Gibran, pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU karena meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden dan pernyataan Jokowi soal Presiden akan cawe-cawe, pembagian dana dan bantuan sosial pada masa kampanye yang brutal dan terkesan dipaksakan untuk kepentingan elektoral pasangan tertentu. Dinamika politik yang membawa awan mendung demokrasi pada masa pemerintahan Jokowi kami sangat sesalkan, karena itu kami menyampaikan beberapa poin yakni:
1. Memperingatkan Presiden Jokowi kembali pada rel demokrasi
2. Menolak dengan keras intervensi terhadap institusi negara dalam hal ini ASN, TNI-POLRI untuk berkampanye atau memenangkan salah satu Pasangan Calon.
3. Mendoakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya untuk sadar dan bertobat serta tetap bersikap sebagai negarawan sejati.
Akhir kata dari kami, semoga kita semua terkhusus anak-anak muda gunakan hak politik kita tanpa intervensi untuk memilih dari hati berdasarkan track record paslon 1, 2, dan 3 pada hari pencoblosan dan berani mengawal pesta demokrasi ini dari pencoblosan sampai perhitungan di tempat pemugutan suara. Jangan golput. Kita perlu membayangkan bagaimana cara memimpin paslon 1, 2, dan 3 dari pengalaman mereka sebelumnya. Gambaran kepemimpinan mereka lima atau sepuluh tahun ke depan adalah hal yang sama yang pernah mereka lakukan sebelumnya.”
